Program Barak Militer untuk Siswa Tuai Kontroversi, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Bareskrim
NETT Indonesia — Kebijakan pendidikan karakter yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, seorang warga Kabupaten Bekasi bernama Adhel Setiawan resmi melaporkan sang gubernur ke Bareskrim Polri, Kamis (5/6), atas dugaan pelanggaran terhadap hak anak dalam program barak militer untuk siswa bermasalah.
Program yang diklaim bertujuan membentuk kedisiplinan dan karakter siswa itu justru menuai kecaman. Dalam laporan polisi yang diajukan, Adhel menyebutkan bahwa siswa dipaksa mengikuti pelatihan bernuansa militer tanpa persetujuan orang tua dan tanpa dasar hukum yang kuat.
“Anak-anak ini bukan prajurit. Mereka adalah pelajar yang seharusnya dibina, bukan dilatih dengan pendekatan militer,” ujar Adhel.
Ia menilai, praktik seperti mencukur rambut siswa, memberi seragam loreng, serta aktivitas fisik yang keras mencerminkan pendekatan koersif yang dapat berdampak negatif terhadap psikologis anak. Ia mengacu pada Pasal 76H UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang pelibatan anak dalam aktivitas militer.
Tak hanya melapor ke Bareskrim, Adhel juga telah mengajukan pengaduan ke Komnas HAM, menekankan bahwa pendekatan semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak anak dan etika pendidikan.
Sementara itu, pihak Bareskrim Polri mengonfirmasi bahwa laporan telah diterima dan tengah dalam tahap verifikasi untuk proses gelar perkara.
Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, Gubernur Dedi Mulyadi belum mengeluarkan pernyataan resmi atas laporan tersebut. Namun, tim komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya menyatakan bahwa program ini merupakan upaya pembinaan karakter secara tegas namun tetap “bermartabat”.
Reaksi publik pun terbelah. Sebagian mendukung pendekatan ketat untuk membentuk kedisiplinan, sementara lainnya menganggapnya sebagai bentuk kekerasan simbolik yang tak pantas diterapkan dalam dunia pendidikan.
(Red)
