Presiden Prabowo Tegaskan TNI Aktif Tidak Bisa Masuk BUMN: Yang Boleh Hanya Pensiunan
NETT Indonesia – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih aktif tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, hanya personel TNI yang sudah memasuki masa pensiun yang diperbolehkan bergabung dengan BUMN.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama jajaran kementerian di Istana Negara, sebagai bentuk komitmen terhadap profesionalisme militer dan netralitas institusi negara.
> "Saya tegaskan, TNI aktif tidak bisa masuk ke BUMN. Yang boleh hanya yang sudah pensiun dan memiliki kompetensi. Kita harus jaga disiplin dan profesionalisme," ujar Presiden Prabowo.
Kebijakan ini juga sejalan dengan undang-undang yang mengatur pemisahan fungsi militer dari ranah bisnis dan politik, demi menjaga fokus TNI dalam tugas pertahanan negara.
Pernyataan ini muncul di tengah perbincangan hangat publik mengenai kemungkinan keterlibatan personel militer dalam sektor-sektor strategis. Prabowo menambahkan bahwa keterlibatan pensiunan TNI di BUMN diperbolehkan selama memenuhi syarat administratif dan memiliki kapabilitas yang relevan dengan posisi yang akan dijabat.
Komitmen Terhadap Reformasi TNI
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa reformasi TNI adalah bagian dari program strategis nasional. Ia menyatakan bahwa keterlibatan militer dalam sektor publik harus dikontrol ketat demi menghindari konflik kepentingan dan menjaga profesionalisme birokrasi.
> "Kita ingin militer fokus pada tugas utama menjaga kedaulatan dan keamanan negara, sementara urusan ekonomi dan bisnis biarlah ditangani oleh pihak yang kompeten dan sesuai aturan," lanjutnya.
Reaksi Publik dan Pengamat
Sejumlah pengamat militer dan hukum tata negara menyambut positif pernyataan ini. Mereka menilai bahwa penegasan dari Presiden Prabowo menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan saat ini ingin menjaga keseimbangan antara militer dan sipil, tanpa tumpang tindih kewenangan.
